Tugas Bahasa Indonesia
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akhirnya batal dinaikkan pada 1 April ini. Meski begitu, pemerintah masih dapat menaikkan harga BBM bersubsidi dengan catatan tertentu. Jika kenaikan ICP dalam kurun waktu 6 bulan mengalami kenaikan 15 persen dari harga asumsi ICP pada APBN Perubahan 2012, maka pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Itulah keputusan akhir setelah sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwarnai kisruh bak drama telenovela.
Yang mengejutkan, dalam sidang hingga Sabtu (31/3/2012) dini hari itu, seluruh fraksi sepakat untuk tidak menaikkan harga BBM. Demokrat, PAN, PPP, PKB, Golkar merubah menjadi 15 persen dengan rata-rata enam bulan. Sementara itu PKS, gerindra dan PDIP menolak kenaikan harga BBM melalui celah pasal 7 ayat 6a.
Saat pimpinan sidang menetapkan untuk segera dilakukan voting, suasana sidang menjadi kisruh. Banyak anggota dewan yang melakukan interupsi. Menurut sebagian anggota dewan tersebut, opsi yang ditawarkan oleh pimpinan sidang terkesan multitafsir."Kita akan segera melakukan voting dengan opsi pertama Pasal 7 ayat 6 tidak berubah, pemerintah diminta untuk tidak menaikkan harga BBM.
Kedua, Pasal 7 ayat 6 tidak berubah ditambah ayat 6A yang berbunyi dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia, Dalam kurun waktu berjalan selama enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen maka pemerintah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi," ujar Marzuki Alie.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Puan Maharani beranggapan bahwa opsi pertama tidak perlu divoting, karena seluruh fraksi telah sepakat untuk tidak menaikkan harga BBM. "Yang perlu divoting adalah pasal 7 ayat 6A saja. Apakah sepakat ditambahkan ayat 6A atau tidak. Karena semua fraksi telah menolak kenaikan harga BBM," ungkap Puan dalam persidangan.
Lewat pasal inilah maka harga BBM subsidi batal naik pada 1 April 2012 nanti karena harga minyak rata-rata 6 bulan terakhir belum 15% di atas asumsi ICP baru US$ 105 per barel.
Adapun asumsi baru dalam APBN-P 2012 yaitu:
· > Pertumbuhan ekonomi 6,5%
· > Inflasi 6,8%
· > Nilai tukar rupiah Rp 9.000/US$
· > Harga minyak Indonesia (ICP) US$105 per barel
· > Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 5%
· > Lifting minyak 930 ribu barel per hari
· > Dalam APBN-P 2012 juga disetujui soal subsidi energi Rp 225 triliun dengan rincian -subsidi BBM Rp 137 >triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.
Anggaran paket kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kompensasi lain Rp 25 triliun juga sudah disetujui meskipun kenaikan harga BBM belum pasti kapan dilakukan. Paket ini terdiri dari BLT atau sekarang disebut bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 17,08 triliun, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 7,88 triliun, dan tambahan anggaran program Keluarga Harapan Rp 591,5 miliar.
Sementara penerimaan dan hibah negara dalam APBN-P 2012 ditetapkan Rp 1.358,2 triliun. Ini terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1357,4 yang di dalamnya penerimaan perpajakan Rp 1.016,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 341,1 triliun. Lalu hibah negara ditargetkan Rp 800 miliar.
Untuk belanja negara ditargetkan Rp 1.548,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.053,2 triliun, dana transfer ke daerah Rp 478,8 triliun dan dana optimalisasi Rp 13,6 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 530,1 triliun, belanja non K/L Rp 532,2 triliun.
Dengan postur tersebut, maka anggaran pemerintah dalam APBN-P 2012 bakal defisit Rp 190,1 triliun (2,23% dari PDB). Defisit ini akan dipenuhi lewat pembiayaan dalam negeri Rp 194,5 triliun, sementara utang luar negeri akan dibayar sejumlah Rp 4,4 triliun.
Akhirnya sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie dan anggota DPR yang hadir menyepakati pengesahan APBN-P 2012.
Sebelumnya, Agus menyatakan hanya menyiapkan satu opsi yaitu meminta jumlah subsidi sebesar Rp 225 triliun. Hal ini sama saja dengan memilih opsi kenaikan harga BBM.
Voting pun berjalan tidak mulus. Fraksi Hanura menilai, voting tersebut sia-sia, karena itu mereka memilih keluar dari sidang paripurna. "Kalau begitu, kami akan walkout," tegas salah satu anggota fraksi Hanura.
Hal senada dilontarkan oleh fraksi PDI-Perjuangan. Wakil dari PDI-P yang merasa aspirasinya tidak didengarkan akhirnya memutuskan mengikuti langkah Hanura. "Kami sudah memperjuangkan aspirasi penolakan. Untuk itu kami mohon maaf, kami harus walkout," tegasnya.
Sejumlah partai koalisi yang tadinya sepakat untuk menaikkan harga BBM, pada akhirnya berbalik arah. Mayoritas partai koalisi itu memilih untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Tetapi Partai Demokrat melontarkan opsi bahwa pemerintah bisa menaikkan harga BBM apabila harga rata-rata ICP naik 15 persen dalam kurun waktu enam bulan ke belakang, dari sebelumnya hanya deviasi 5 persen.
"Jadi kami dari Partai Demokrat menegaskan bahwa BBM bisa dinaikkan oleh pemerintah apabila harga ICP sudah naik 15 persen dalam kurun waktu enam bulan," ungkap anggota Partai Demokrat Benny K. Harman, saat sidang paripurna memasuki sesi pandangan fraksi.
Dengan kata lain, keputusan Partai Demokrat sama dengan keputusan partai PAN dan Golkar. Senada dengan partai di atas, partai lainnya PKB, PPP, dan PKS juga menolak kenaikan BBM pada 1 April 2012. Sementara PDIP dan Gerindra dengan tegas menolak kenaikan BBM tanpa opsi apapun.
langkah yang dilakukan untuk menghindari terjadinya putus sekolah dengan melakukan subsidi kepada 6 juta anak didik yang kurang mampu, Mantan menteri komunikasi dan informasi ini mengungkapkan, langkah ini dilakukan untuk melindungi siswa dari dampak kenaikan harga BBM. "Pendidikan itu investasi strategis, sehingga dalam keadaan apapun tidak boleh dilepas,” ungkap Nuh di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Selasa (27/3)
v Dampak Kenaikan Harga BBM 1 April 2012
Berita untuk Dampak Kenaikan Harga BBM BBM naik
Disebutkan Nuh, subsidi pendidikan ini sudah lama dipersiapkan agar pendidikan tetap berjalan normal. Kata dia, salah satu hak yang akan dipenuhi pemerintah kepada anak didik adalah pembiayaan personal.
“Tapi setelah adanya rencana kenaikan BBM ini, kami mengusulkan kembali kuota subsidi siswa miskin menjadi 14 juta orang anak. Kita mengupayakan ada kenaikan kuota karena untuk melindungi hak para siswa agar tidak drop out,” imbuhnya.
Berikut hal akan muncul akibat dampak dari kenaikan Harga BBM yang akan datang antara lain :
v > bbm naik harga mobil turun
v > bbm naik tinggi susu tak terbeli
v >BBM Naik Rakyat Menjerit
http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/10792-paripurna-bbm-tunda-kenaikan-bbm-hingga-enam-bulan-
http://finance.detik.com/read/2012/03/31/022623/1881776/1034/agus-marto-terima-pengesahan-apbn-p-tanpa-kenaikan-bbm-1-april-2012?9911012
